Tan Malaka #4

Dukung Demokrasi Terpimpin Sukarno, Tan Malaka Jadi Pahlawan Nasional

Tan Malaka diangkat sebagai pahlawan nasional berkat dukungan partainya kepada Demokrasi Terpimpin.

 

 

 

 

 

 

 

Tan Malaka dan lambang Partai Murba. 

PRESIDEN Sukarno mengangkat dua tokoh kiri yang kontroversial tapi berseberangan ideologi, Tan Malaka dan Alimin, sebagai pahlawan nasional. Kebijakan ini dianggap memenuhi penyatuan ideologi Nasakom sekalipun Sukarno melabrak prosedur. (Baca: Di Balik Gelar Pahlawan Nasional Dua Tokoh Komunis)

Pada 28 Maret 1963, Sukarno mengangkat Tan Malaka sebagai pahlawan nasional dengan Keputusan Presiden (Keppres) No 53/1963. Pengangkatan ini sesuai dengan tuntutan Partai Murba (Musyawarah Rakyat Banyak), yang didirikan Tan Malaka, dalam dua kesempatan: peringatan hilangnya Tan Malaka ke-14 di Jakarta pada Februari 1963 dan konferensi Partai Murba di Balikpapan pada 15 Maret 1963.

Menurut Harry A. Poeze, sejarawan Belanda, Sukarno melakukan pengangkatan itu atas inisiatif sendiri, tanpa melewati prosedur atau meminta nasihat dari komisi yang telah dibentuk. “Langkah Sukarno dianggap sebagai penghargaan atas dukungan Partai Murba terhadap politik Demokrasi Terpimpin Sukarno,” kata Poeze, yang menghabiskan separuh hidupnya untuk meneliti Tan Malaka. (Baca: Harry Poeze Empat Puluh Tahun Mencari Tan Malaka)

Agar adil, lanjut Poeze, Sukarno melakukan hal yang sama terhadap Alimin, tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI). Kendati disingkirkan dalam perselisihan internal PKI, Alimin tidak dipecat dari PKI dan masih dianggap sebagai tokoh komunis yang berjasa. Dia juga kawan Sukarno dari dulu. Alimin ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui Keppres No 163/1964.

“Jelas, ada oposisi terhadap putusan pengangkatan dua tokoh kontroversial itu, dan mungkin karena itu Sukarno melanggar prosedur. Kritik terhadap Sukarno waktu itu sulit, dan mustahil disampaikan langsung dan di depan umum,” kata Poeze.

Tan Malaka dipecat dari PKI karena menentang pemberontakan PKI 1926/1927. Dia kemudian mendirikan Pari (Partai Republik Indonesia) di Bangkok pada Juni 1927. Setelah kembali ke Indonesia, dia mendirikan Partai Murba pada 7 November 1948, pasca-Peristiwa Madiun 1948. (Baca: Akhir Tragis Republik Komunis)

Dalam banyak hal, Murba berlawanan dengan PKI. Karena itu pengangkatan Tan Malaka dan Alimin dianggap memenuhi penyatuan ideologi Nasakom yang diusung Sukarno.

Selain itu, saat itu pengaruh Sukarno begitu besarnya, termasuk dalam soal pengangkatan pahlawan nasional. Dia mengangkat pahlawan nasional pertama, yaitu Abdoel Moeis, pada Agustus 1959. Hingga September 1965, dia mengangkat 36 pahlawan nasional, hampir separuhnya tanpa meminta nasihat dari komisi yang telah dibentuk. “Tan Malaka adalah orang ke-16 yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional,” kata Poeze. (Baca: Abdoel Moeis dan Hari Sastra Indonesia)

Prijono, tokoh Partai Murba dan menteri pendidikan (1957-1966), menyambut pengangkatan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional dengan gembira. Dia menganggap keputusan Sukarno tepat.

Dalam pesannya pada Hari Angkatan Perang 5 Juli 1963, Prijono menyatakan: “Setiap putera-puteri Indonesia boleh merasa bangga, bahwa Ibu Pertiwi mempunyai pemimpin besar seperti Tan Malaka. Ia seorang pahlawan nasional yang di sepanjang hidupnya berjuang untuk kemerdekaan tanah air, dan yang sejak awal berjuang sungguh-sungguh menuju dan demi lahirnya cita-cita Republik Indonesia.”

Sejarah mencatat akhir perjalanan kedua partai itu berbeda. PKI berhasil mempengaruhi Sukarno untuk membekukan Murba pada September 1965 atas tuduhan terlibat dalam Barisan Pendukung Soekarnoisme (BPS), mendukung Manifesto Kebudayaan, dan menerima uang US$100 juta dari Badan Intelijen Amerika Serikat (CIA) untuk menggulingkan Sukarno. Sukarno kemudian merehabilitiasi Murba pada 17 Oktober 1966. Sementara PKI dianggap sebagai partai terlarang oleh pemerintahan Soeharto.

Murba ikut pemilu pada 1971 namun tak meraih kursi. Pada 1977 Murba bersama Partai Nasional Indonesia (PNI), partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik lebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Murba dihidupkan lagi pada 1998 dan ikut pemilu 1999, namun kembali gagal meraih kursi.

Hendri F. Isnaeni

Rabu 01 April 2015 WIB

 

TAN MALAKA #3

Ketika Tan Malaka Ingin Jadi Presiden

Tan Malaka ingin jadi presiden. Kalah populer dibandingkan Sukarno.

 

 

 

 

 

 

 

Tan Malaka. 

SETELAH terpilih menjadi ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), Sutan Sjahrir bersama lima belas orang yang sebagian besar pengikutnya bertemu Tan Malaka di Serang, Banten, pada 23 Oktober 1945. Seminggu sebelumnya, Wakil Presiden Mohammad Hatta mengumumkan Maklumat X tentang pembentukan partai-partai politik.

Dalam pertemuan itu, Sjahrir meminta kesediaan Tan Malaka menjadi ketua partai sosialis yang akan didirikan dalam waktu dekat. Pertimbangan Sjahrir karena prestise dan daya tarik Tan Malaka yang legendaris akan memberikan keuntungan kepada partai sosialis. Tan Malaka menolak.

Menurut sejarawan Harry A. Poeze, Tan Malaka menganggap Sjahrir seorang sosial-demokrat, borjuis kecil, dan bukan seorang revolusioner. Dia juga tak mau menjadi kawan separtai dari kaum sosialis, yang sebagian besar masih berkompromi dengan kapitalisme dan imperialisme. Tan Malaka mengatakan, “Saya seorang komunis, saya tidak mau memimpin partai sosial demokrat.”

Selain itu, “Tan Malaka tidak suka jabatan resmi dengan tugas-tugas untuk ke kongres, bertemu orang, dan lain-lain. Ini mungkin karena kepribadiannya dan juga karena Tan Malaka ingin memberi gambaran bahwa dia di atas partai-partai. Dan ini cocok dengan ambisinya menjadi presiden,” ujar Poeze kepada Historia.

Menurut penuturan Djohan Sjahroezah, sekretaris jenderal Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang dipimpin pamannya Sjahrir, Tan Malaka mendesak Sjahrir yang memimpin gerakan bawah tanah selama pendudukan Jepang, “supaya menentukan sikap siapa-siapa sebaiknya yang memimpin revolusi nasional, menjadi presiden dan perdana menteri,” tulis Djoeir Moehamad, anggota dewan pimpinan PSI, dalam Memoar Seorang Sosialis.

Tan Malaka mengusulkan agar dirinya menjadi presiden dan Sjahrir menjadi perdana menteri sekaligus menteri pertahanan, ekonomi, dalam dan luar negeri. Sjahrir tidak langsung menolak. Dia malah bercerita pernah berkeliling Jawa, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan berkesimpulan hanya Sukarno-lah pemimpin yang dikenal rakyat.

Sjahrir juga mengemukakan bahwa Tan Malaka kurang mengetahui perkembangan terakhir seraya menganjurkan agar berkeliling Jawa untuk mengetahui sejauh mana popularitasnya di mata rakyat.

“Kalau saja Anda populer 10% dari Sukarno kami akan mempertimbangkan Anda sebagai presiden,” kata Sjahrir, dikutip Rudolf Mrazek dalam Sjahrir: Politik dan Pengasingan di Indonesia.

Sjahrir mengingatkan Tan Malaka, “Kita ini orang Sumatera, tak begitu dikenal oleh masyarakat Jawa. Karena itu sebaiknya kita sokong Sukarno saja sebagai presiden dan Hatta wakilnya.”

“Tidak mungkin,” kata Tan Malaka, “Apalagi Sukarno akan diadili Sekutu yang akan menduduki Indonesia, sebab dia boneka fasisme Jepang. Dan pasti nanti kemerdekaan kita dinilai bikinan fasis Jepang.”

Kendati menentang kolaborasi Sukarno-Hatta dengan Jepang, Sjahrir memutuskan memimpin pemerintahan sebagai perdana menteri selama tiga periode. Dia kemudian memilih berdiplomasi dengan Sekutu dan Belanda. Sedangkan Tan Malaka beroposisi kepada pemerintahan Sjahrir. Dugaan Tan Malaka bahwa Sukarno-Hatta akan diadili Sekutu tak terjadi. Bahkan Sukarno menjadi presiden selama 22 tahun (1945-1967).

Hendri F. Isnaeni

Selasa 20 Mei 2014 WIB

 

Kisah Asmara Tan Malaka #2

Kisah Asmara Tan Malaka, Antara Petualangan dan Revolusi

  

Tan Malaka ketika berada di kantor Polisi Manila, Filipina, Agustus 1929.
Foto: Dok. Harry Poeze

SALAH satu tokoh sejarah di Indonesia yang memutuskan untuk tidak menikah adalah Tan Malaka. Kenapa dia memilih untuk hidup melajang dan tak membangun keluarga sebagaimana banyak pemimpin republik lainnya?

Ada sebuah kisah yang berkembang tentang kenapa lelaki bernama Ibrahim itu memilih untuk tak menikah. Ketika masa remaja, Ibrahim jatuh cinta pada Syarifah Nawawi, gadis cantik kawan satu kelas semasa sekolah di Kweekschool, Bukittinggi. Namun cintanya kandas saat Ibrahim dihadapkan pada dua pilihan: menolak dinobatkan sebagai datuk atau menikah dengan gadis pilihan orangtuanya. Ibrahim pilih yang pertama.

Tak lama setelah penobatan, Ibrahim yang telah bergelar Datuk Tan Malaka melanjutkan sekolah ke Belanda. Berpisah dengan Syarifah Nawawi, pujaan hatinya. Lama tak berhubungan dengan Tan Malaka karena jarak, Syarifah dilamar oleh Bupati Cianjur RAA Wiranatakusumah yang telah beristri dua. Perkawinan mereka berakhir pada perceraian. Wiranatakusumah kawin lagi, lantas menceraikan Syarifah.

Joesoef Isak, mantan pemimpin redaksi koran Merdeka dan editor penerbit Hasta Mitra pernah mengisahkan sebuah anekdot tentang kandasnya hubungan cinta Tan Malaka itu. Kata Joesoef dalam sebuah wawancara pada 2008 lampau, kegagalan percintaannya itu jadi alasan kenapa Tan memilih untuk jadi komunis.

“Tan Malaka mendengar Syarifah dikawin Wiranatakusumah, lantas diceraikan begitu saja. Tan jadi dendam pada kaum feodal dan kemudian jadi komunis. Ini cerita yang beredar di kalangan masyarakat Bukittinggi,” ujar Joesoef Isak.

Sejak gagal menikahi Syarifah, Tan memang hidup sendiri. Ada beberapa perempuan yang pernah singgah di hatinya namun tak pernah berakhir di pelaminan. Ketika di Belanda, Tan sempat berpacaran dengan seorang gadis Belanda, Fenny Struijvenberg. Menurut penulis biografi Tan Malaka sejarawan Harry Poeze, Fenny sempat dekat dengan Tan Malaka namun tak pernah jelas seperti apa hubungan mereka.

Tan sendiri tak pernah menceritakan kisah kasihnya dengan noni Belanda itu di dalam memoarnya Dari Penjara ke Penjara. Dia memang mengisahkan sempat menjalin hubungan dengan beberapa perempuan di negara di mana dia tinggal. Semasa tinggal di Manila, Filipina pada 1927, di bawah nama samaran Elias Fuentes, Tan sempat jatuh cinta pada seorang perempuan. Kabarnya perempuan itu anak seorang petinggi universitas di sana.

Hubungan mereka terputus karena Tan ditangkap intelijen Amerika, diadili di Pengadilan Manila dan divonis deportasi keluar dari Filipina. Tan kembali ke Tiongkok, menuju Shanghai di mana dia tinggal di sebuah desa kecil selama kurang lebih tiga tahun, sampai 1932, dalam keadaan sakit dan tak punya uang. Kabarnya seorang perempuan Tiongkok merawatnya ketika itu. Tak disebutkan bagaimana hubungan mereka.

Dalam keadaan sulit, Tan mengontak Alimin yang saat itu berada di Shanghai sebagai perwakilan Komintern di Asia. Kepada Alimin Tan menyatakan siap mendapat tugas dari Komintern. Alimin menugaskan Tan untuk pergi ke Burma (Myanmar). Namun ketika tiba di Hongkong dalam perjalanan menuju Burma, Tan ditangkap agen rahasia Inggris dan ditahan selama dua bulan. Keluar dari penahanan, Tan menuju Amoy (Xiamen).

Tan yang menggunakan nama samaran Ong Soong Lee itu menurut Harry Poeze mendapatkan perlindungan di Tiongkok Selatan. “Ia tiba di Amoy, dan di sana berhasil mendirikan Foreign Languages School (Sekolah Bahasa-Bahasa Asing),” tulis Harry Poeze dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia: Agustus 1945-Maret 1946.

Saat menetap di Xiamen itulah Tan bertemu seorang gadis Amoy berusia 17 tahun berinisial “AP”. Gadis tersebut kerap menyambangi Tan Malaka untuk belajar bahasa Inggris. Tan juga jadi tempat curahan hati gadis yang tak pernah disebutkan nama lengkapnya di dalam memoar Tan Malaka.

Tan keluar dari Amoy pada 1937, meninggalkan kisahnya dengan gadis Amoy berinisial “AP” tadi. Dia menuju Malaya, kemudian menetap di Singapura. Di wilayah jajahan Inggris itu Tan menggunakan nama Hasan Gozali dan bekerja sebagai guru pada sebuah sekolah. Tak jelas apakah dia kembali menjalin hubungan cinta di sana.

Ketika Jepang menduduki Indonesia pada 1942, Tan melihat ada kesempatan untuk pulang. Setelah menyusuri beberapa kota di Sumatera, akhirnya Tan tiba di Jakarta di mana dia hidup secara rahasia selama Jepang berkuasa. Baru pada 1945, Tan menampakkan diri terang-terangan. Mengunjungi beberapa kawan lamanya, salah satunya Ahmad Soebardjo.

Di rumah Soebardjolah Tan terpikat pada Paramita Abdurrachman, keponakan Soebardjo. Jalinan asmara mereka cukup serius sehingga banyak orang mengira mereka telah bertunangan. Namun kegiatan politik Tan Malaka jauh lebih menyita perhatiannya ketimbang berpacaran.

Paramita jadi perempuan terakhir yang mengisi kisah hidup Tan Malaka sebelum akhirnya lelaki yang didapuk sebagai “bapak republik” itu tewas di ujung senapan tentara Indonesia pada 21 Februari 1949. Akhir tragis Tan Malaka menggenapi kisahnya sebagai “jomblo revolusioner” dalam sejarah di Indonesia.

BONNIE TRIYANA

Rabu 26 Agustus 2015 WIB

 

TAN MALAKA

Di Balik Gelar Pahlawan Nasional Dua Tokoh Komunis

Sukarno mengangkat Tan Malaka dan Alimin sebagai pahlawan nasional untuk memenuhi penyatuan ideologi nasakom (nasionalis, agama, dan komunis).

 

 

 

 

 

Tan Malaka, 1922.
Foto: KITLV

PADA 23 Maret 1963, Sukarno menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan nasional berdasarkan Keputusan Presiden No. 53 Tahun 1963. Usulannya datang dari Partai Murba yang didirikan Tan Malaka tahun 1948, dalam peringatan ke-16 menghilangnya Tan Malaka pada Februari 1963.

Menurut sejarawan Klaus H. Schreiner dalam “Penciptaan Pahlawan-pahlawan Nasional,” dokumen resmi telah dikeluarkan satu bulan setelah permohonan itu dan langsung mendapat dukungan dari Sukarno, yang menggambarkan betapa cepatnya dia menanggapi permintaan itu dan mengabaikan prosedur-prosedur formal.

Setahun kemudian, Sukarno kembali mengangkat tokoh komunis, Alimin Prawirodirdjo menjadi pahlawan nasional, sehari setelah kematiannya pada 24 Juni 1964.

“Mereka adalah komunis di antara para pahlawan nasional, yang menjadi alasan mengapa mereka dibungkam sesudah tahun 1965,” tulis Schreiner termuat dalam Outward Appearances.

Menurut Schreiner, Sukarno mengangkat dua tokoh komunis di antara 33 pahlawan nasional yang ditetapkannya, berdasarkan kepentingan strategis jangka pendek. Yaitu sebagai wakil dari ideologi yang sedang disatukannya: Nasakom (nasionalis, agama, dan komunis). (Baca: Nasakom: Sukarno Pemersatu atau Pembelah?)

Oleh karena itu, lanjut Schreiner, “mengikuti pengangkatan Alimin pada tahun 1964, dua tokoh utama Muhammadiyah, Kiai Fachruddin dan Kiai Mas Mansyur, secara serentak diangkat sebagai pahlawan nasional sehingga menjamin keseimbangan ideologis antara komunis dan Muslim.”

Pengangkatan Tan Malaka dan Alimin dapat dianggap sebagai “suatu simbol nonkontroversial dari gerakan komunis.” Tan Malaka keluar dari PKI karena tak setuju pemberontakan PKI 1926-1927. Oleh karena itu, menurut sejarawan Asvi Warman Adam, adalah kebodohan rezim Orde Baru menganggap Tan Malaka sebagai tokoh partai yang dituduh terlibat pemberontakan beberapa kali.

“Tan Malaka justru menolak pemberontakan PKI tahun 1926/1927,” tulis Asvi dalam pengantar buku Tan Malaka dan Gerakan Kiri Minangkabau di Indonesia, Malaysia, dan Singapura karya Zulhasril Nasir.

Sebaliknya, menurut Schreiner, kendati setuju dengan pemberontakan itu, Alimin kemudian kehilangan sebagian besar kedudukannya dalam PKI. Meskipun Harian Rakyat, organ PKI, dalam berita kematian Alimin memuji jasa-jasanya dalam mendirikan PKI pasca Perang Dunia II dan perannya selama tahun 1950-an, di akhir hayatnya dia adalah tokoh yang terpinggirkan.

Rezim Orde Baru yang antikomunis jelas terganggu dengan keberadaan dua pentolan komunis dalam daftar pahlawan nasional. Menurut Rosihan Anwar dalam Sejarah Kecil “petite histoire” Indonesia Volume 4, Departemen Sosial sebagai lembaga yang menyelenggarakan seleksi pahlawan nasional, pernah mengajukan kepada Presiden Soeharto agar mencabut gelar pahlawan nasional Tan Malaka dan Alimin. Soeharto menyatakan bahwa pemberian gelar itu telah dilakukan oleh Presiden Sukarno dan tidak bisa dibatalkan.

Gelar pahlawan nasional itu tidak pernah dicabut, tetapi menurut Asvi, nama Tan Malaka dihapuskan dalam pelajaran sejarah yang diajarkan di sekolah. Dalam buku teks sejarah dia tidak boleh disebut. Atau menurut istilah seorang peneliti Departemen Sosial, Tan Malaka menjadi off the record dalam sejarah Orde Baru. Baru setelah reformasi namanya ditampilkan kembali. Muncullah karya baru atau buku-buku lama tentang atau oleh Tan Malaka yang pada masa Orde Baru sempat dilarang.

Hendri F. Isnaeni

Senin 23 Maret 2015 WIB

 

 

Fakta Google #7

Milky Way di pulau Kenawa, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

Fakta Google #6

Di atas awan Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

Fakta Google #5

Teluk Jantang Lhoong di Aceh, Indonesia.